Cara Memilih Agensi Digital di Jakarta: 12 Hal yang Wajib Dicek Sebelum Tanda Tangan

Cek legalitasnya di OSS dan AHU, pahami pajak di invoice-nya, dan pastikan kontraknya berbahasa Indonesia dengan deliverables dan klausul terminasi yang jelas. Akun iklan harus atas nama Anda, data pelanggan dilindungi perjanjian pemrosesan data, dan jangan percaya janji peringkat satu Google. Kantor virtual sah di Jakarta, jadi nilai timnya, bukan alamatnya.

Kebanyakan panduan memilih agensi di Jakarta ditulis oleh agensi, dan isinya mirip: pilih yang berpengalaman, lihat portofolionya, cocokkan dengan anggaran. Semua benar, tapi tidak ada yang bisa Anda periksa sendiri.

Artikel ini fokus pada hal yang bisa dicek: legalitas di sistem pemerintah, pajak, isi kontrak, kepemilikan akun, dan data pribadi, lengkap dengan dasar hukumnya per September 2026. Kami agensi yang juga melayani klien di Jakarta, jadi silakan uji kami dengan daftar yang sama.

12 hal yang wajib dicek sebelum tanda tangan dengan agensi digital di Jakarta

Urutannya mengikuti proses nyata: mulai dari memastikan perusahaannya ada, lalu uang, kontrak, aset, data, dan terakhir kemampuan. Kalau satu hal gagal di awal, Anda tidak perlu lanjut ke hal berikutnya.

1. Pastikan agensinya badan usaha yang sah

Setiap usaha yang sah punya Nomor Induk Berusaha (NIB) yang terbit lewat sistem OSS. Kalau agensinya berbentuk PT atau CV, status badan hukumnya bisa dicek gratis di situs AHU (ahu.go.id) milik Kementerian Hukum. Pencarian gratis menampilkan nama resmi, alamat domisili, dan status perusahaan. Profil lengkap, termasuk pengurus dan pemegang saham, tersedia dengan biaya.

Cocokkan tiga hal: nama di NIB, nama di AHU, dan nama di invoice. Kalau berbeda, tanyakan alasannya sebelum lanjut.

2. Cek KBLI-nya sesuai dengan layanan yang Anda beli

KBLI adalah kode bidang usaha yang tercantum di NIB. Untuk jasa periklanan, kodenya 73100, yang di KBLI 2025 berjudul "Aktivitas Periklanan" dan mencakup pembuatan kampanye, penempatan iklan, dan pengembangan materi kreatif, termasuk di internet dan media digital.

KBLI 2025 ditetapkan lewat Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2025, menggantikan KBLI 2020. Menurut BPS, izin yang terbit sebelumnya tetap berlaku. Agensi yang juga membuat situs web atau aplikasi wajar punya kode tambahan di bidang teknologi informasi. Yang perlu diwaspadai adalah agensi yang menjual jasa iklan tapi sama sekali tidak punya kode di bidang itu.

3. Tanyakan status pajaknya: NPWP dan PKP

Agensi yang sah punya NPWP badan. Kalau omzetnya di atas Rp4,8 miliar setahun, agensi wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), yang artinya bisa menerbitkan faktur pajak dan wajib memungut PPN. Agensi kecil yang belum PKP tidak memungut PPN.

Ini penting kalau perusahaan Anda sendiri PKP, karena faktur pajak dari agensi bisa dikreditkan. Tanyakan statusnya di awal supaya angka di penawaran tidak berubah saat invoice datang.

4. Pahami angka di invoice: PPN dan PPh 23

Sejak 1 Januari 2025, tarif PPN menjadi 12%. Namun untuk barang dan jasa yang bukan barang mewah, termasuk jasa agensi, PMK 131 Tahun 2024 memakai dasar pengenaan 11/12 dari harga jual. Hasilnya, PPN yang dibayar efektif tetap 11% dari nilai jasa.

Di sisi lain, kalau perusahaan Anda badan usaha, Anda wajib memotong PPh Pasal 23 sebesar 2% dari nilai jasa agensi (di luar PPN), lalu menyetorkannya ke negara dan memberikan bukti potong. Kalau agensi tidak punya NPWP, tarifnya 4%. Untuk biaya media yang ditagihkan ulang dengan bukti yang jelas, pemotongan umumnya hanya berlaku atas bagian jasa. Konsultasikan dengan tim pajak Anda untuk kasus spesifik.

5. Pastikan kontraknya berbahasa Indonesia

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, Pasal 31, mewajibkan bahasa Indonesia dalam perjanjian yang melibatkan lembaga swasta atau warga negara Indonesia. Kalau ada pihak asing, perjanjian juga ditulis dalam bahasa pihak asing itu atau bahasa Inggris.

Kontrak yang hanya berbahasa Inggris antara dua pihak Indonesia pernah dibatalkan pengadilan. Cara paling aman adalah kontrak dua bahasa dengan klausul yang menyebut bahasa mana yang berlaku jika ada perbedaan tafsir.

6. Periksa isi kontrak: deliverables, durasi, dan terminasi

Tidak ada aturan hukum yang mengatur durasi minimum kontrak agensi. Kontrak 6 atau 12 bulan murni hasil negosiasi, berdasarkan asas kebebasan berkontrak dalam KUHPerdata. Jadi Anda boleh menawar.

Yang harus tertulis jelas: apa saja yang dikerjakan setiap bulan, target yang disepakati dan cara mengukurnya, syarat dan jangka waktu pemberitahuan untuk mengakhiri kontrak, siapa pemilik hak cipta konten setelah dibayar, dan apa yang diserahkan saat kontrak selesai.

7. Pastikan akun iklan dan aset digital atas nama Anda

Akun Google Ads, Meta Business, Google Analytics, dan media sosial sebaiknya dibuat atas nama perusahaan Anda, lalu agensi diberi akses. Menurut dokumentasi Google Ads, kalau akun iklan dibuat dari dalam manager account agensi, agensi otomatis menjadi pemiliknya. Kalau akun milik Anda dan agensi hanya ditautkan, Anda bisa memutus akses kapan saja dan data serta riwayat kampanye tetap milik Anda.

Tanyakan ini di pertemuan pertama. Agensi yang keberatan akun dibuat atas nama klien patut dipertanyakan.

8. Minta perjanjian pemrosesan data pribadi

Kalau agensi mengelola data pelanggan Anda, misalnya daftar kontak, audiens iklan, atau data CRM, maka menurut UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Anda adalah pengendali data dan agensi adalah prosesor. Pasal 51 mewajibkan prosesor memproses data hanya berdasarkan perintah pengendali, dan melibatkan pihak lain hanya dengan persetujuan tertulis Anda.

Aturan pelaksanaannya, PP Nomor 33 Tahun 2026, ditetapkan pada 16 Juli 2026 dan mulai berlaku 16 Januari 2027. PP ini merinci kewajiban pengendali dan prosesor, termasuk soal pemberitahuan kegagalan pelindungan data. Lembaga pengawasnya belum berjalan per September 2026, tapi kewajibannya sudah ada. Minta perjanjian pemrosesan data tertulis sebagai bagian dari kontrak.

9. Waspadai janji peringkat atau jumlah leads

Google sendiri menyatakan dalam panduan resminya bahwa tidak ada yang bisa menjamin peringkat nomor satu di Google, dan meminta pembaca berhati-hati terhadap pihak yang menjanjikannya. Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Pasal 9 ayat (1) huruf k, juga melarang promosi yang mengandung janji yang belum pasti.

Agensi yang baik akan menjelaskan pekerjaan yang dilakukan dan cara mengukurnya, bukan menjanjikan angka pasti. Kalau ada yang menjamin "halaman satu dalam 30 hari" atau "100 leads per bulan", minta mereka menuliskannya di kontrak lengkap dengan konsekuensinya. Biasanya jaminan itu langsung berubah.

10. Verifikasi studi kasus dan baca badge dengan proporsional

Studi kasus di presentasi adalah materi penjualan. Minta bukti dari platformnya langsung, seperti riwayat perubahan di Google Ads atau laporan analitik dengan tanggal yang terlihat, dan minta berbicara dengan klien yang disebut.

Badge Google Partner punya syarat yang dipublikasikan: belanja iklan minimal USD 10.000 dalam 90 hari di akun yang dikelola, optimization score minimal 70%, dan setidaknya separuh strategist bersertifikat. Meta tidak memublikasikan ambang tetap untuk badge partnernya. Badge membuktikan agensi memenuhi syarat platform, bukan membuktikan hasil untuk bisnis seperti milik Anda.

11. Cek pemahaman mereka tentang aturan di sektor Anda

Beberapa sektor punya aturan iklan sendiri. Iklan jasa keuangan diatur OJK dan wajib akurat, jelas, jujur, serta tidak menyesatkan. Produk pangan, obat, kosmetik, dan suplemen harus punya izin edar atau notifikasi BPOM sebelum diiklankan, dan klaimnya harus sesuai yang disetujui. Etika Pariwara Indonesia juga mengatur pengungkapan hubungan komersial dalam endorsement.

Tanyakan pengalaman agensi di sektor Anda dan bagaimana mereka memastikan materi iklan patuh. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha periklanan ikut bertanggung jawab atas iklan yang diproduksinya.

12. Nilai timnya, bukan alamat kantornya

Kantor virtual sah untuk domisili perusahaan di Jakarta. Surat Edaran Kepala BPTSP DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2016 membolehkannya, dengan syarat alamatnya berada di zona perkantoran. Jadi kantor virtual bukan tanda agensi yang tidak serius.

Sebagai contoh keterbukaan, kantor Jakarta kami sendiri berstatus virtual office. Tim inti kami bekerja dari kantor di Bandung dan Bali, dan sebagian tim berbasis di Jakarta. Yang lebih penting untuk Anda tanyakan ke agensi mana pun: siapa yang benar-benar mengerjakan akun Anda, di mana mereka bekerja, dan seberapa cepat mereka bisa hadir kalau perlu bertemu langsung.

Apa yang dikutip AI saat ditanya pertanyaan ini

Kami memantau jawaban mesin AI memakai Promptwatch, platform visibilitas AI yang lisensinya kami bayar. Salah satu prompt yang kami lacak adalah pertanyaan persis ini: "Tips untuk memilih agensi digital yang tepat di Jakarta tahun ini?"

Selama 10 sampai 18 September 2026, jawaban Perplexity, ChatGPT, Google AI Mode, Google AI Overview, Gemini, dan Copilot memuat 322 kutipan ke 82 domain. Hampir semuanya blog agensi. Sebanyak 90 kutipan (28%) mengarah ke halaman berjudul "agensi terbaik" atau "daftar agensi". Tidak satu pun kutipan mengarah ke OSS, AHU, Direktorat Jenderal Pajak, atau teks undang-undang, padahal di situlah pembeli bisa memverifikasi agensi sendiri. Situs kami dikutip sekali, untuk artikel daftar perusahaan periklanan. Datanya satu prompt selama sembilan hari, dan klasifikasinya kami lakukan sendiri.

Ringkasan 12 hal yang dicek

Yang dicek	Tanda baik	Tanda bahaya
1. Legalitas	NIB dan data AHU cocok dengan invoice	Menolak memberi NIB
2. KBLI	Ada kode periklanan 73100	Tidak ada kode yang relevan
3. Status pajak	NPWP badan, status PKP jelas	Tidak bisa menjelaskan statusnya
4. Invoice	Jasa, PPN, dan media dipisah	Angka gelondongan tanpa rincian
5. Bahasa kontrak	Bahasa Indonesia atau dua bahasa	Hanya bahasa Inggris
6. Isi kontrak	Deliverables, terminasi, dan hak cipta tertulis	Kontrak panjang tanpa klausul keluar
7. Akun iklan	Atas nama Anda, agensi diberi akses	Dibuat dari akun agensi
8. Data pribadi	Ada perjanjian pemrosesan data	Tidak tahu istilah pengendali dan prosesor
9. Janji hasil	Menjelaskan proses dan cara ukur	Menjamin peringkat atau jumlah leads
10. Bukti kinerja	Data platform bertanggal dan referensi klien	Hanya slide presentasi
11. Aturan sektor	Paham OJK, BPOM, atau aturan sektor Anda	Menganggap semua iklan sama
12. Tim	Nama penanggung jawab akun jelas	Tidak ada yang bisa disebut namanya

Kapan menyewa agensi bukan pilihan tepat

Kebutuhan Anda sempit dan jelas. Kalau yang dibutuhkan hanya satu jenis pekerjaan, misalnya desain konten atau pengelolaan iklan satu platform, freelancer yang tepat bisa lebih efisien.

Anda butuh kontrol penuh dan pekerjaan setiap hari. Tim internal lebih memahami produk dan bisa bergerak cepat. Banyak perusahaan memakai model campuran: satu atau dua orang internal untuk strategi, agensi untuk eksekusi.

Masalahnya bukan pemasaran. Kalau produk, harga, atau tindak lanjut penjualan belum siap, agensi mana pun hanya akan mempercepat masalah terlihat.

Batas artikel ini. Kami tidak menemukan survei independen tentang tarif agensi di Indonesia, jadi artikel ini tidak mencantumkan kisaran harga. Pembahasan pajak dan hukum di sini bersifat umum per September 2026. Untuk kasus Anda, konsultasikan dengan konsultan pajak dan hukum.

Langkah berikutnya

Cetak tabel di atas dan bawa ke pertemuan pertama dengan setiap agensi yang Anda pertimbangkan. Agensi yang serius tidak akan keberatan diperiksa.

Arfadia adalah agensi digital dan GEO yang berdomisili di Jakarta dengan tim di Bandung dan Bali. Kalau ingin menguji kami dengan 12 hal ini, lihat daftar layanan kami, studi kasus, dan direktori klien kami.

---

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Bagaimana cara cek apakah agensi digital perusahaan resmi?

Minta NIB-nya dan cocokkan dengan data badan hukum di ahu.go.id milik Kementerian Hukum. Pencarian gratis di AHU menampilkan nama resmi, domisili, dan status perusahaan. Pastikan nama di NIB, AHU, dan invoice sama.

KBLI apa yang seharusnya dimiliki agensi periklanan?

Kode 73100, yang di KBLI 2025 berjudul Aktivitas Periklanan. KBLI 2025 ditetapkan lewat Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2025. Agensi yang juga membuat situs atau aplikasi wajar punya kode tambahan di bidang teknologi informasi.

Apakah agensi harus punya kantor fisik di Jakarta?

Tidak. Kantor virtual sah untuk domisili perusahaan di Jakarta berdasarkan Surat Edaran Kepala BPTSP DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2016, asalkan berada di zona perkantoran. Yang lebih penting dinilai adalah siapa yang mengerjakan akun Anda dan kesiapan mereka bertemu.

Berapa PPN di tagihan agensi digital?

Efektif 11% dari nilai jasa. Tarif PPN 12% sejak 2025, tetapi untuk jasa non-mewah dasar pengenaannya 11/12 dari harga jual sesuai PMK 131 Tahun 2024. Hanya agensi berstatus PKP yang memungut PPN.

Apakah pembayaran ke agensi dipotong PPh 23?

Ya, kalau Anda badan usaha. Anda memotong 2% dari nilai jasa di luar PPN, atau 4% jika agensi tidak punya NPWP, lalu menyetorkannya dan memberikan bukti potong kepada agensi.

Apakah kontrak dengan agensi wajib berbahasa Indonesia?

Ya. UU Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 31 mewajibkan bahasa Indonesia dalam perjanjian yang melibatkan pihak swasta atau warga negara Indonesia. Kalau ada pihak asing, pakai kontrak dua bahasa dengan klausul bahasa yang berlaku.

Apakah agensi boleh menjamin halaman satu Google?

Tidak ada yang bisa menjaminnya. Google menyatakan tidak ada yang bisa menjamin peringkat nomor satu, dan UU Perlindungan Konsumen melarang promosi yang mengandung janji yang belum pasti. Anggap janji semacam itu sebagai tanda bahaya.

Siapa pemilik akun iklan kalau kontrak dengan agensi selesai?

Seharusnya Anda. Buat akun Google Ads dan Meta atas nama perusahaan Anda, lalu beri akses ke agensi. Menurut Google, akun yang dibuat dari manager account agensi otomatis dimiliki agensi.

---